Ribuan Massa Nomor 2 Kepung Kantor Bawaslu Jeneponto, Sebut PSU di TPS 2 Boronglamu Terkesan Dipaksakan

JENEPONTO, SULSEL - Ribuan massa pendukung dan simpatisan calon bupati dan wakil bupati Jeneponto, nomor 2, Paris Yasir dan IsIam Iskandar mengepung kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto yang berlokasi di Jl. Lingkar, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Rabu (04/12/2024).

Baca juga: Diduga Terlibat Narkoba, Oknum Polisi Pangkat Aiptu Polres Jeneponto Diamankan Polda Sulsel

Ribuan massa pendukung tagline PASMI DI HATI mendatangi kantor Bawaslu Jeneponto menggelar aksi protes atas dilakukannya Perhitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 di Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke Jeneponto. 

Massa protes. Lantaran, rekomendasi yang diterbitkan Panwaslu Kecamatan Arungkeke untuk dilakukan PSU di TPS tersebut diduga kuat cacat administrasi dan sangat terkesan dipaksakan.

Baca juga: SPMP Beberkan Temuan BPK Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Inspektorat Jeneponto

Salah satu Tim Pemenangan PASMI, Wawan mengatakan, rekomendasi yang diterbitkan tersebut sangatlah keliru. Sebab, rekomendasi PSU di TPS 2 Boronglamu, Kecamatan Arungkeke diterbitkan sebelum pemungutan dan perhitungan suara di TPS.

"Itu kan rekomendasi PSU diterbitkan oleh panwas Kecamatan Arungkeke pada tanggal 16 November. Sedangkan perhitungan suara tanggal 27 November 2024. Artinya, diterbitkan sebelum hari H, ini kan sangat keliru, " katanya. 

Baca juga: Masih Ingat Kasus Korupsi Rumah KAT, Kejari Jeneponto Terima Pengembalian Kerugian Negara, Segini Banyaknya

Sehingga, kata Wawan, Tim paslon nomor 2 berpendapat bahwa PSU Ini sangat terkesan dipaksakan. "Ia kami berpendapat PSU ini sangat terkesan sekali dipaksakan, " tegas Wawan.

Sehingga, demonstran menegaskan bahwa hal tersebut dianggap penting bagi Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulsel untuk mengevaluasi kinerja pimpinan Bawaslu Jeneponto.

Baca juga: Tak Terima Dianiaya, Istri Terpaksa Polisikan Suaminya di Polres Jeneponto

Demonstran meminta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto beserta jajarannya untuk menjaga integritas dan profesional dalam mmenjalankan UU Pemilukada tahun 2024 di Jeneponto.

Baca juga: Jaksa Agung RI Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Pengadaan Pesawat PT Garuda Indonesia

"Yang kami desak di sini adalah Bawaslu harus memberikan klarifikasi yang rasional apakah PSU yang dilaksanakan di TPS 2 Boronglamu sudah berdasar perundang-undangan. Kami menduga kuat, PSU ini akan menguntungkan salah satu paslon dan melanggar aturan yang berlaku, " terangnya.

Olehnya itu, paslon nomor 2 menuntut supaya surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu yang bersifat rekomendasi itu dianulir. Karena, kami menganggap tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan PSU di Kecamatan Arungkeke, " pungkasnya. (*)